Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Bentrok Karyawan PT GNI: Kronologi, Tanggapan Menaker hingga Lokasi yang Diresmikan Jokowi

image-gnews
TKA dan TKI PT Gunbuster Nickel Industry (GNI) di Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah menunjukkan keharmonisan mereka pascabentrok dengan saling bergandengan tangan, Selasa (17/1/2023). ANTARA/HO-Humas Polda Sulteng
TKA dan TKI PT Gunbuster Nickel Industry (GNI) di Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah menunjukkan keharmonisan mereka pascabentrok dengan saling bergandengan tangan, Selasa (17/1/2023). ANTARA/HO-Humas Polda Sulteng
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Bentrok antar karyawan terjadi di PT Gunbuster Nickel Industri atau PT GNI yang terletak di Morowali Utara, Sulawesi Tengah. Karyawan yang terlibat bentrok terbagi menjadi dua kubu, yakni Tenaga Kerja Asing atau TKA Cina dan tenaga kerja lokal.

Peristiwa itu terjadi pada Sabtu, 14 Januari 2023. Berikut kronologi berdasarkan beberapa versi.

Baca Juga: Serikat Pekerja Morowali Beberkan Kronologi Bentrok di PT GNI: Mereka yang Nyerang Duluan

Kronologi versi SPN Morowali

Ketua Dewan Perwakilan Cabang (DPC) Serikat Pekerja Nasional (SPN) Morowali dan Morowali Utara, Katsaing, membeberkan kronologi kerusuhan di PT Gunbuster Nickel Industri (PT GNI) versi mereka.

Katsaing menjelaskan sebelum mogok kerja dilakukan pada Sabtu pekan lalu, 14 Januari 2023, sebetulnya para pekerja sudah melakukan aksi.

"Sejak 22 September sampai 24 September 2022 kalau tidak salah, teman-teman sudah melakukan mogok (kerja)," ujar Katsaing seperti diberitakan Tempo.co, Rabu 18 Januari 2023. 

Dia mengatakan pada saat itu, tidak kejadian rusuh karena TKA Cina memang tidak melakukan upaya yang memicu keributan.

Setelah berdemo, kata Katsaing, tidak ada keputusan pemerintah, baik dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten/Kota maupun Wakil Bupati atau Bupati Morowali Utara. 

Namun, pemerintah daerah tidak bisa mengambil keputusan terkait persoalan-persoalan yang dituntut serikat pekerja. Pemda kemudian melakukan upaya mediasi.

“Nah, setelah bergulir, teman-teman menunggu perubahan itu ada, tapi nggak ada. Maka dari itu, teman-teman berinisiatif lagi melakukan mogok kerja di tanggal 11, 12, 13, 14 (Januari 2023),” ujar Katsaing.

Baca Juga: Bentrok Karyawan PT GNI, Bahlil: Menimbulkan Persepsi Negatif Investasi Indonesia

Menurut Katsaing, sebelum mogok kerja, sebetulnya ada upaya dari kepolisian untuk melakukan mediasi antara serikat pekerja dengan pihak manajemen PT GNI pada 10 Januari 2023. Namun, pihak manajemen head office Jakarta PT GNI tidak hadir.

Lalu pertemuan diundur menjadi 13 Januari 2023. Manajemen PT GNI hadir dalam pertemuan tersebut, namun tak dapat menyepakati perjanjian bersama lantaran manajemen PT GNI sampai saat ini belum mengakui keberadaan serikat pekerja/serikat buruh di dalam PT GNI.

Akibatnya, para karyawan melakukan mogok kerja yang berujung pada kerusuhan yang menewaskan tiga orang terjadi pada hari itu. 

Katsaing mengatakan penyerangan dimulai dari TKA Cina. “Iya, mereka yang nyerang duluan. Indonesia itu tidak pernah mau menyerang Cina, ngapain? Seandainya Cina nggak menyerang, nggak akan terjadi apa-apa. Saya yakin itu,” kata dia.

Lebih jauh Katsaing menilai manajemen PT GNI tidak bisa mengorganisir TKA Cina dengan baik, dan tidak bisa memberikan pemahaman dengan baik. Ia pun memastikan pada dasarnya para pekerja asal Indonesia tidak benci dengan orang Cina.

“Kita ini tidak benci orang Cina, ngapain kita benci? Justru mereka itu bila perlu kita rekrut dalam satu wadah serikat, jika memang itu ada aturan yang mengatur. Karena mereka juga terzalimi,” tuturnya.

Selanjutnya: Kronologi versi Komnas HAM

Kronologi versi Komnas HAM

Sementara itu, berdasarkan penelusuran Komnas HAM, peristiwa itu terjadi pada pukul 11.20 Wita di Full Dump Truck. 

Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Perwakilan Sulawesi Tenggara Dedi Askary mengatakan di situlah bentrokan antara TKA Cina dan karyawan lokal terjadi.

“WNI yang lakukan mogok kerja berusaha menerobos salah satu pos mengajak pekerja lainnya untuk bergabung. Namun aksi tersebut dihalang-halangi oleh pekerja asal WNA sehingga terjadi insiden kekerasan,” ujarnya melalui keterangan tertulis.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dedi mengatakan peristiwa bentrokan antara pekerja WNI dengan WNA semakin meruncing setelah ada aksi saling lempar antara pekerja lokal dengan asing. Hingga, kata dia, pekerja lokal melakukan pembakaran terhadap kendaraan milik salah satu pekerja asing.

“Aksi tidak berlangsung lama karena langsung diamankan aparat,” kata Dedi. 

Baca Juga: Di Mana Lokasi PT GNI Tempat Bentrokan Maut yang Pernah Diresmikan Jokowi?

Kemudian para pekerja lokal pun kembali melakukan aksi solidaritas pada pukul 19.30 Wita. Dedi mengatakan aksi tersebut dilakukan oleh para pekerja yang dijadwalkan bekerja untuk shift malam.

“Kejadian tersebut terjadi di Full Dump Truck terkait aksi solidaritas penganiayaan pekerja lokal oleh pekerja asing,” ujar dia.

Menanggapi hal ini, Menteri Ketenagakerjaan atau Menaker Ida Fauziyah meminta kerusuhan di lokasi PT GNI diusut tuntas. Ida, sapaannya, mengatakan Kemnaker turut prihatin dengan aksi anarkis tersebut.

“Kemnaker sangat prihatin dan ikut berduka atas aksi anarkis yang menyebabkan korban jiwa dalam kejadian tersebut,” ujar Ida melalui keterangan tertulis, Senin.

Baca Juga: Komnas HAM Temukan Ada Salah Kelola PT GNI

Ida mengatakan kericuhan dipicu adanya tuntutan terkait K3 dan pengupahan. Selain itu juga pemutusan hubungan kerja (PHK). Ida membantah anggapan kerusuhan dipicu oleh keberadaan TKA.

Aksi bentrok antar karyawan lokal dan TKA Cina ini disayangkan oleh Menteri Investasi dan Penanaman Modal, Bahlil Lahadalia. Dia mengatakan, telah meminta timnya untuk mengecek masalah yang terjadi di perusahaan smelter nikel itu. Namun, ia mengakui belum mendapatkan laporan yang komprehensif mengenai kejadian tersebut.

Ia pun mengajak semua pihak untuk bersama-sama mencari solusi. Mantan Ketua Umum Hipmi itu juga meminta media menyampaikan pemberitaan yang proporsional dan tidak saling memprovokasi.

 "Mari sama-sama kita cari solusi kita jangan gembar-gemborkan ini sebuah masalah besar karena di negara lain itu kalau ada masalah beritanya nggak terlalu digembar-gemborkan supaya tidak merugikan negaranya," katanya.

Selanjutnya: PT GNI Diresmikan Presiden Joko Widodo

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Terkini: Ini Peserta BPJS Kesehatan yang Tak Bisa Naik Kelas Rawat Inap, Airlangga soal Target Prabowo Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen

46 menit lalu

Terkini: Ini Peserta BPJS Kesehatan yang Tak Bisa Naik Kelas Rawat Inap, Airlangga soal Target Prabowo Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen

Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) oleh BPJS Kesehatan mulai tahun depan menjadi sistem Kelas Rawat Inap Standar (KRIS).


PDIP Tak Undang Jokowi di Rakernas

1 jam lalu

Ketua DPP PDIP Djarot Syaiful Hidayat (tengah) memberikan keterangan saat konferensi pers soal Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke-5 di DPP PDIP, Jakarta, Kamis, 16 Mei 2024. Rakernas PDIP yang digelar pada 24-26 Mei ini, Djarot mengatakan tidak mengundang Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin karenanya keduanya sedang sibuk dan menyibukan diri. TEMPO/ Febri Angga Palguna
PDIP Tak Undang Jokowi di Rakernas

PDIP tidak mengundang Presiden Jokowi dalam acara Rakernas IV. Djarot Saiful Hidayat mengungkap alasannya.


Kriteria Peserta BPJS Kesehatan yang Tidak Bisa Naik Kelas Rawat Inap

4 jam lalu

BPJS Kesehatan menjamin biaya pelayanan kesehatan bagi peserta JKN. Berikut daftar rumah sakit di Jakarta Selatan yang menerima BPJS Kesehatan. Foto: Canva
Kriteria Peserta BPJS Kesehatan yang Tidak Bisa Naik Kelas Rawat Inap

BPJS Kesehatan diubah menjadi sistem Kelas Rawat Inap Standar (KRIS). Ini daftar peserta BPJS Kesehatan yang tidak bisa naik kelas rawat inap.


Pesan Jokowi saat Terima Pengurus GP Ansor di Istana

4 jam lalu

Pimpinan Pusat GP Ansor tiba di Istana Kepresidenan Jakarta untuk dilantik oleh Jokowi pada Kamis, 16 Mei 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Pesan Jokowi saat Terima Pengurus GP Ansor di Istana

Sejumlah topik dibahas dalam pertemuan Jokowi dan GP Ansor.


Pemerintahan Jokowi Targetkan Indonesia Masuk OECD dalam Tiga Tahun

6 jam lalu

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers usai membuka acara UOB Gateway to ASEAN Conference 2023 bertajuk 'ASEAN Forging Ahead' di Hotel Raffles Jakarta pada Rabu, 11 Oktober 2023. TEMPO/Yohanes Maharso Joharsoyo
Pemerintahan Jokowi Targetkan Indonesia Masuk OECD dalam Tiga Tahun

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, yang bertugas sebagai Ketua Pelaksana Percepatan Keanggotaan OECD, tengah merancang memorandum.


Jokowi Hapus Pembagian Kelas BPJS Kesehatan, YLKI: Menguntungkan Asuransi Swasta

7 jam lalu

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau fasilitas dan pelayanan kesehatan di RSUD Sibuhuan, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatra Utara, pada Jumat, 15 Maret 2024. Jokowi melihat proses pelayanan BPJS Kesehatan yang dia klaim sudah baik. Kris - Biro Pers Sekretariat Presiden
Jokowi Hapus Pembagian Kelas BPJS Kesehatan, YLKI: Menguntungkan Asuransi Swasta

YLKI menilai langkah Presiden Jokowi menghapus pembagian kelas BPJS Kesehatan hanya akan menguntungkan perusahaan asuransi swasta.


Indonesia 'Ngotot' Masuk OECD, Apa Untungnya?

8 jam lalu

Presiden Amerika Serikat Joe Biden, Perdana Menteri India Narendra Modi, Presiden Joko Widodo, dan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen, dan pemimpin G20 lainnya ketika mencangkul di hutan mangrove di Taman Hutan Raya Ngurah Rai, Bali, Rabu, 16 November 2022. Biro Setpres
Indonesia 'Ngotot' Masuk OECD, Apa Untungnya?

Presiden Jokowi menggelar rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis untuk membahas roadmap atau peta jalan menjadi anggota OECD.


Rekam Jejak Juri Ardiantoro yang Ditunjuk Jokowi Jadi Stafsus Presiden, Selain Grace Natalie

9 jam lalu

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Juri Ardiantoro menyampaikan sambutan saat deklarasi dukungan oleh Penjahit di Kediaman Prabowo, Kertanegara 4, Jakarta, Ahad, 14 Januari 2024. Penjahit yang tergabung dalam Penjahit Indonesia Raya (PIR) mendeklarasikan dukungan kepada pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Rekam Jejak Juri Ardiantoro yang Ditunjuk Jokowi Jadi Stafsus Presiden, Selain Grace Natalie

Selain Grace Natalie, Jokowi juga menunjuk Juri Ardiantoro sebagai stafsus presiden. Berikut rekam jejak Juri.


Jokowi Kumpulkan Menteri Membahas Keanggotaan Indonesia di OECD

9 jam lalu

Logo OECD. Wikipedia.org
Jokowi Kumpulkan Menteri Membahas Keanggotaan Indonesia di OECD

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengumpulkan sejumlah menteri untuk membahas proses keanggotaan Indonesia di OECD.


Jokowi Terima Audiensi Pimpinan Pusat GP Ansor di Istana

10 jam lalu

Pimpinan Pusat GP Ansor tiba di Istana Kepresidenan Jakarta untuk dilantik oleh Jokowi pada Kamis, 16 Mei 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Jokowi Terima Audiensi Pimpinan Pusat GP Ansor di Istana

Presiden Jokowi menerima audiensi pengurus pusat Gerakan Pemuda atau GP Ansor di Istana Negara.